INDONESIA TERIMA OFFSET DARI BOEING

JAKARTA-(IDB) :Pabrikan pesawat terbesar di AS, Boeing Company akhirnya akan membdri offsetkepada Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patty Djalal, Rabu (9/5/2012) di Jakarta. “Akhirnya Boeing memberi offset ke kita setelah bertahun-tahun kita perjuangkan,” ujar Dino di Kantor Kementerian Perhubungan.

Offset merupakan praktek pemberian kompensasi oleh industri asing sebagai persyaratan dari suatu negara ketika melakukan pembelian. Dalam kasus Boeing ini dilatarbelakangi karena banyaknya pihak industri dari Indonesia dan TNI AU yang membeli pesawat dari Boeing.

Seperti pembelian pesawat udara sipil B737-800NG oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan B737-900ER, B737-Max oleh Lion Air yang jumlahnya lebih dari 20 miliar dollar AS. Selain itu juga ada pembelian pesawat F-16 dan helikopter Apache oleh TNI AU.

Bentuk offset bermacam-macam dan biasanya ditentukan oleh negara pembeli produk berapa prosentase dari nilai keseluruhan transaksi penjualan. Biasanyaoffset dipakai untuk mengembangkan industri domestik negara pembeli, transfer teknologi, memajukan investasi, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Selain itu juga untuk mendapatkan teknologi baru, mendukung industri domestik yang strategis, mendapatkan akses terhadap pasar baru, meningkatkan nilai ekspor, dan meningkatkan hubungan dengan perusahanaan multinasional.

Untuk Indonesia, menurut Dino, nilainya lebih dari yang diperkirakan. “Kalau cuma untuk menghidupkan PTDI,  maka nilai jumlahnya sangat cukup,” ujar Dino sambil tertawa.

Berkaitan dengan itu, hari ini diadakan diskusi antara stakeholder di bidang transportasi udara untuk merumuskan apa bentuk offset yang akan diminta kepada Boeing.

Selain dihadiri Dino, diskusi juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ikhsan Tatang, perwakilan dari GMF, Garuda, Lion, BPPT, PTDI, PT Len, PT Pindad, Susi Air, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perisdustrian.

“Selanjutnya akan dibentuk tim kecil oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk merumuskan apa-apa saja yang nanti akan kita ajukan,” ujar Ikhsan Tatang. 

Sumber : Kompas

AL NATUNA TINGKATKAN PATROLI KAPAL PERANG

NATUNA-(IDB) :Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Ranai, Kolonel Laut (P) Suhartono, Rabu, mengatakan akan meningkatkan patroli kapal perang di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dari 19 kali pertahun 40 kali pertahun.
   
Hal tersebut diungkapkan Suhartono pada audiensi Kepala Kantor Berita Antara Biro Kepulauan Riau (Kepri), Evi R Syamsir ke  Markas Komando (Mako) Lanal Ranai, di Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
   
"Berdasarkan data tahun lalu, patroli kapal perang di Natuna hanya dilakukan sebanyak 19 kali pertahun, namun saat ini kami akan meningkatkan patroli hingga maksimal 40 kali dala setahun," ungkapnya.
   
Dia mengatakan dimasa kepemimpinannya yang baru berjalan delapan bulan, pihaknya berupaya melakukan peningkatan patroli antara 30 hingga 40 kali pertahun.
   
"Sampai saat ini kami sudah melakukan patroli sebanyak 30 kali," sebutnya.
   
Wilayah operasional Lanal Ranai yang berada di ALKI-I tingkat kerawanannya cukup tinggi, khususnya perairan Natuna, karena  wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam,.
   
"Sehingga Lanal Ranai selaku pelaksana operasi Keamanan Laut (Kamla) diwilayahnya harus mampu melaksanakan pengendalian laut dan menciptakan terwujudnya keamanan laut di wilayah tersebut," ucapnya. 
  
Menurutnya, hal ini menjadi agenda penting bagi Kabupaten Natuna yang secara nasional menjadi wilayah strategis nasional yang patut dijaga dari gangguan pihak asing.
   
"Tidak bisa dipungkiri, kehadiran kapal perang yang selalu rutin melakukan patroli menjadi tolak ukur bagi pihak asing. "Natuna selalu menjadi incaran pihak asing dan kita konsen terhadap keamanan laut Natuna, khususnya," jelasnya.
   
Ia mengakui, Natuna yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Vietnam memiliki nilai strategis bagi NKRI dan bagi negara asingpun selalu memantau.
   
"Jangan salah, informasi keamanan laut kita selalu disortir oleh negara asing dan mereka sangat meremehkan negara kita," sebutnya.
   
Karena itu, Suhartono akan melakukan berbagaiupaya sesuai porsinya. "Kita akan memperbanyak kapal dan membangun radar di pulau-pulau," ujarnya.
   
Selama ini, menurutnya AL Ranai belum memiliki radar. "Untuk itu, pihaknya akan berupaya mewujudkan radar yang diletakkan di pulau-pulau seperti pulau Midai, Subi dan Serasan. Radar adalah indera bagi AL,"  tegasnya.
   
Hal senada dikatakan Kabiro Antara Biro Batam, Evy bahwa pihaknya menganggap Kabupaten Natuna sangat penting dari segi penyiaran informasi.
   
"Merah putih tetap kita pegang teguh, apalagi di kawasan perbatasan yang merupakan laman NKRI," tegasnya.
   
Dia mengatakan, keberadaan Antara di Kabupaten Natuna sebagai penyampai informasi tentang Kabupaten Natuna ke pihak luar.
   
"Apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Natuna dapat digesa melalui informasi-informasi yang terus kita siarkan, kitapun komit dengan upaya pihak-pihak terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui informasi," paparnya.
   
"Hal yang palng penting adalah merah putih dulu," tandasnya.

Sumber : Antara

Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Kapal Perang Asal Inggris

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

(Suara Pembaruan)

TNI AL Kerahkan 4 KRI Peringati Patkor Indosin

BATAM (Pos Kota) – TNI AL kerahkan  empat  KRI dalam memperingati Patroli Terkoordinasi Indonesia – Singapura (Patkor Indosin)  yang ke – 20. Ke-empat kapal tersebut bertolak dari dermaga Batu Ampar  Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam guna menuju pangkalan Changi Naval Base Singapura,  pada Rabu (9/5) ini untuk menuju Singapura.
Patkor Indosin merupakan operasi yang digelar oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura guna menangkal dan menindak pelanggaran hukum serta pengamanan perbatasan laut di Selat Philips dan Selat Singapura. Selain diikuti angkatan laut kedua  negara tersebut, kegiatan ini juga melibatkan unsur Polisi Perairan Polair dari Kepolisian Republik Indonesia.
Ke empat unsur KRI TNI AL yang diberangkatkan adalah, KRI Clurit – 641, KRI Vipper – 820, KRI Welang – 808, serta KRI Siribua – 859. Selain mengerahkan unsur Kapal Perang, TNI AL juga menerjunkan dua tim  Komando Pasukan Katak (Kopaska) dari Komando Armada RI Kawasan Barat dengan menggunakan Sea Rider Kopaska, selain itu dilibatkan juga unsur Pesawat Udara TNI AL, serta dua Kapal Polair yaitu, KP 011 Zaitu dan KP 012 Kedidi. Sedangkan Singapura menerjunkan sedikitnya tiga kapal perang serta satu pesawat udara jenis Foker 50 MPA.
Pada kegiatan peringatan 20 tahun Patkor Indosin, akan digelar berbagai kegiatan, diantaranya, Sailing Pass dan Flying Pass yang diikuti oleh KRI TNI AL maupun Kapal Perang dari Angkatan Laut Singapura, serta demonstrasi penanggulangan perompakan dari Kopaska TNI AL di perairan perbatasan Indonesia dengan Singapura.
Dalam kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, Chief of Defence Force Singapura LG Neo Kian Hong, Chief of Navy Singapura RADM Ng Chee Peng, para pejabat tinggi TNI, serta para pejabat tinggi militer Singapura.

Sumber : Poskota

Filipina Hadapi China di Laut China Selatan dengan Bekingan AS

                                          

Pihak AS sudah mengutarakan komitmennya untuk melindungi Filipina, bila sewaktu-waktu mendapat serangan dari China.
MANILA, Jaringnews.com – Pemerintah Filipina mengatakan bahwa Amerika Serikat telah berjanji akan mendukung dan melindunginya dari serangan China di kawasan Laut China Selatan. Pernyataan Filipina ini dilontarkan sehari setelah China mengeluarkan peringatan dan ancaman terkait sengketa di wilayah perairan yang strategis tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin mengatakan bahwa pihak AS sudah mengutarakan komitmennya untuk melindungi Filipina, bila sewaktu-waktu mendapat serangan dari China.

“Dalam pembicaraan pekan lalu di Washington terkait sengketa klaim kawasan Laut China Selatan, AS telah menjanjikan dan menjamin perlindungan bagi Filipina bila diserang oleh China,” ungkap Gazmin kepada media setempat, Rabu (9/5).

Dia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, meskipun tidak menghendaki pecahnya pertikaian, akan tetap mengindahkan perjanjian pertahanan bersama antara Filipina dan AS pada 1951.

Perjanjian pertahanan bersama antara Filipina dan AS ini berisi delapan artikel yang menentukan bahwa kedua negara akan saling mendukung dan melindungi bila salah satu negara diserang oleh negara lain.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri China Fu Ying menegaskan bahwa Beijing sepenuhnya siap dengan eskalasi konflik yang berlarut-larut dengan Filipina di Laut China Selatan. Ying menegaskan Filipina lah yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Selatan.

Kedua negara telah terlibat dalam konflik perebutan wilayah Scarborough Shoal atau pulau Huangyan yang terletak di kawasan Laut China Selatan sejak 8 April 2012 lalu, ketika kapal-kapal perang Filipina dihadang dua kapal perang China saat mengejar para nelayan China yang masuk wilayah perairan Filipina.

Sumber:Jaringnews

AS & China Berebut Tarik Perhatian Militer Indonesia

China telah sepakat ToT Rudal ke Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Militer Indonesia ibarat seorang gadis cantik yang tengah diperebutkan. Dan jejaka ganteng yang coba menggaet perhatian tak lain dua negara, yakni China dan Amerika Serikat (AS). Karenanya, posisi Indonesia pun menjadi penting di tingkat regional Asia Pasifik.

"Indonesia itu cewek cantik, dan 2 cowok ganteng China dan AS. Karena negara kita bebas aktif, jadi kita pacarin keduanya," kata Jubir Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin saat temu wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Bisa dikatakan, saat ini dua kekuatan yang tengah berebut pengaruh di kawasan China Selatan yakni AS dan China. Posisi Indonesia dengan segala potensinya sangat menguntungkan, dan tentu akan sangat bermanfaat untuk dirangkul.

Tidak heran, kalau kemudian bantuan datang menawarkan kerjasama. Misal AS mengajak latihan militer bersama. Demikian juga memberikan bantuan 12 radar untuk di Selat Malaka.
 

Amrika hibah 12 radar maritim ke Indonesia

"Pada prinsipnya kedaulatan tidak apa-apa, yang penting bantuan peralatan. Kalau orang tidak boleh," imbuhnya.

Sedang China juga terus melakukan pendekatan. Bahkan sedang dijajaki pemberian bantuan peralatan kepada militer Indonesia.

"Sepertinya kapal patroli ya," tambahnya.

Hartind kembali menegaskan, Indonesia menerima dengan tangan terbuka setiap bantuan yang ada. Tentu sesuai dengan azas politik Indonesia, bebas aktif.

Sumber : Detik

Rusia Baru Akan Miliki ICBM Generasi Baru Setelah 2022

MOSCOW-(IDB) : Rusia membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) generasi baru, yang memanfaatkan bahan bakar cair. Rudal tipe baru ini dirancang khusus, untuk menaklukkan sistem perisai rudal yang sedang digelar AS di Eropa.

Pihak militer Rusia pertama kali menyebutkan kemungkinan pengembangan ICBM baru itu pada 2009, tetapi keputusan resmi program pengembangan rudal tersebut baru diambil akhir tahun lalu.

Rudal jenis baru seberat 100 ton ini dirancang untuk menggantikan rudal Voyevoda R-26M2, yang oleh NATO dijuluki "Setan" (SS-18 Satan), karena mampu membawa 10 hulu ledak nuklir independen yang masing-masing berdaya ledak 550-750 kiloton TNT.

"Secara statistik, (pengembangan rudal) ini butuh waktu 10 tahun. Jika sebuah negara sudah tidak melakukan itu selama 30 tahun, tentu saja berbagai kesulitan akan tak terhindarkan," ujar Andrei Goryaev, Deputi Direktur perusahaan pembuat rudal Rusia, yang ditugaskan mengembangkan rudal baru ini, NPO Mashinostroyeniya, Selasa (8/5/2012).

Desember 2011, Panglima Pasukan Rudal Strategis Rusia (SMF), Letnan Jenderal Sergei Karakayev, mengatakan, rudal-rudal ICBM Rusia saat ini, yang masih menggunakan bahan bakar padat, kemungkinan tak akan bisa menembus sistem perisai rudal AS yang sudah sangat canggih.

Oleh sebab itu dibutuhkan jenis rudal baru yang menggunakan bahan bakar cair, sehingga akan memiliki kemampuan manuver yang lebih baik.

Saat ini, SMF dilaporkan menggelar lebih dari 400 pucuk ICBM, termasuk 171 rudal Topol (SS-25), 70 rudal Topol-M (SS-27), dan tiga rudal RS-24 Yars.

Sumber : Kompas

Indonesia, AS Dan Australia Akan Gelar Latihan Di Jakarta dan Padang

JAKARTA-(IDB) : Indonesia membuka kesempatan untuk melakukan latihan militer bersama dengan Australia dan Amerika Serikat. Latihan militer itu salah satunya guna melakukan evakuasi penanggulangan bencana.

"Lokasinya di Jakarta dan Padang, tujuannya guna meningkatkan profesionalisme dan juga misi bantuan kemanusiaan," Jubir Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin saat temu wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Rencananya, latihan militer gabungan itu digelar pada 2013. Rencana itu akan terus dimatangkan. "Latihan militer trilateral," imbuhnya.

Hartind pun meminta masyarakat tidak khawatir dan berpikir positif terkait latihan itu. Indonesia akan banyak mendapatkan keuntungan dari latihan bersama tersebut.

"Nanti tetap jenderal dari Indonesia yang memegang komando," jelasnya.

Sumber : Detik

Malaysia Ngotot Rebut Ambalat, Hayono: Lebih Baik Kita Perang

Jakarta Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman, menyebut Malaysia masih mengintip peluang untuk mengambil blok Ambalat dari Indonesia. Jika Malaysia ngotot, Indonesia harus siap berperang.

"Malaysia masih berusaha mengambil Ambalat dari kita. Menurut saya kalau memang mereka mau begitu terus, saya mendukung Indonesia untuk perang dengan Malaysia," kata Hayono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Menurut Hayono, hingga saat ini Malaysia masih berusaha merebut Ambalat dari Indonesia. Hal itu terlihat dari aktivitas angkatan Malaysia yang terus mengintimidasi blok Ambalat.

"Mereka masih menyerang Ambalat, cukup Sipadan Ligitan, Indonesia harus siap menghadapi Malaysia," paparnya.

Oleh karena itu, Hayono menjelaskan, Indonesia harus terus melakukan upgrade alutsista. "Maka dari itu kita mendukung modernisasi senjata," pungkasnya.

 

Sumber: Detik news

KCR Trimaran, Masih Misteri

JKGR-(IDB) : Kapal perang Trimaran seperti di atas, sedang dibangun oleh PT Lundin Industry Invest, di Banyuwangi- Jawa Timur. Bulan Mei atau Juni 2012, ditargetkan rampung satu kapal. Kapal ini anti radar atau stealth karena dibuat dari bahan komposit, bukan logam.

TNI AL memesan 4 kapal Trimaran dengan harga satu kapal Rp 114 Miliar. PT Lundin Industry Invest sepakat mengerjakannya secara bertahap dan semua akan selesai tahun 2014. 

Pikiran pertama yang muncul dibenak kita adalah, mungkinkah hal itu menjadi kenyataan atau hanya angan-angan semata.

AS dan China

 
Hingga saat ini hanya negara-negara maju, yang bisa membuat kapal trimaran. Amerika Serikat pun baru membuat kapal perang trimaran pada tahun 2008. Itu pun masih dari bahan alumunium, sehingga kemampuan stelathnya masih diragukan. Kapal trimaran itu diberi nama USS Independence.

Kapal Trimaran USS Independence

Saat ini Amerika Serikat sedang bereksperimen dengan Trimaran Sea-Shadow. USS Sea Shadow dibuat berkemampuan stealth dan memiliki target, harus dapat menghindar dari radar Rusia.

Trimaran USS Sea Shadow - Eksperimental

Negara lain pembuat kapal Trimaran tentunya, negara super power Rusia yang juga masih dalam tahap eksperimen. China juga mengembangkan kapal stealth trimaran dan telah mengekspornya ke Pakistan. Itu pun ukurannya masih kelas medium. Pakistan yang sudah cukup maju dalam teknologi militer, belum mampu membuatnya. Lalu apakah Indonesia bisa membuat Trimaran?

Kapal Trimaran China

Pabrik kapal Trimaran terletak di Banyuwangi-Jawa Timur, namun pembuatnya orang Swedia bernama John Lundin.

Rangka Kapal Trimaran Lundin

John Lundin
 

John Lundin mendapat tugas dari TNI AL membuat kapal perang trimaran sepanjang 60 meter yang mampu dipacu sekencang 150 km/ jam.

Dokumentasi terakhir tentang perkembangan Trimaran adalah, adalah kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke pabrik pembuatan Trimaran, 20 Desember 2011.

Dalam kunjungan ini terlihat bagian bawah kapal trimaran sedang dikerjakan.

Wakil Menteri Pertahanan mengatakan (20/12/2011), kapal trimaran pertama, selesai dibangun 5 bulan ke depan. Berarti Trimaran seharusnya selesai bulan Mei atau Juni 2012. 

Trimaran yang ditunggu tunggu belum juga terlihat. Banyak pihak yang meragukan, John Lundin mampu membuat trimaran seperti model yang telah ia publikasikan.

Keraguan ini bertambah besar, karena sejak$20Desember 2011, tidak pernah terlihat lagi gambar perkembangan kapal stealth Trimaran.

Akankah keraguan jadi kenyataan ?

 
Kita telusuri dulu sejarah hidup si pembuatnya. John Lundin merupakan warga Swedia yang dilahirkan dalam keluarga pembuat kapal cepat dan kapal layar bernama Swede Ship Group. 

Perusahaan ini telah membuat 200 kapal patroli untuk Swedia dan negara Skandinavianya lain. Mereka juga membuat beberapa kapal pesiar.

Di tengah jalan, tiba tiba ayah John Lundin, yakni Alan Lundin, meninggal dunia karena kanker. Tak lama kemudian, perusahaan kapal keluarga Lundin ikut bangkrut.

Dalam keputusasaannya, John Lundin pergi ke Bali tahun 1990-an sambil menjual dua kapal ferry yang tersisa. John berpikir Bali merupakan tempat berkumpulnya wisatawan asing yang memiliki banyak wisata laut. Di Indonesia John bertemu Lizza, jatuh cinta dan akhirnya menikah.

John Lundin dan Lizza

Pada tahun 1990-an John dan Lizza mendirikan perusahaan furniture bernama Super Dry di Banyuwangi, dengan pasar penjualan China dan Eropa. Usahanya tidak berkembang. John akhirnya memilih hijrah, untuk membuat kapal cepat dengan mendirikan PT Lundin Industry Invest pada tahun 2003 di Banyuwangi Jawa Timur.

Ayah John telah terbiasa membuat kapal patroli untuk tentara maupun Polisi di Skandinavia. Bekal ilmu tersebut ditawarkan John Lundin ke TNI AL. Ia menawarkan kapal patroli cepat X2K. TNI AL merasa gembira dengan kapal pertama X2K John Lundin. TNI AL dan Polisi akhirnya memesan 40 X2K untuk pasukan Kopaska dan Marinir.

Kapal X2K TNI AL

Sejak Kontrak dengan TNI AL, perusahaan John Lundin terus menguat dan berkembang. Bahkan Negara Malaysia dan Singapura juga telah memesan 40 kapal patroli X2K John Lundin. Brunei Darussalam juga menginginkan kapal patroli cepat tersebut.

Catamaran
 

John Lundin tidak puas. Dia terus mengembangkan konsep mutahir pembuatan kapal cepat untuk militer. Sementara istrinya Lizza, mencari pasar penjualan.

Pada tahun 2008, TNI AL menjalin kerjasama dengan John Lundin untuk membuat kapal perang atau kapal patroli militer yang lebih besar. John menamainya Catamaran X -38.

Catamaran Kopaska - Lundin

Konsep Catamaran ini meniru disain dari Kapal SAR negara Swedia yang kecepatannya mencapai 40 knots atau 100 km/jam. John Lundin membuat kapalnya, sementara sistem kesenjataan bekerjasama dengan insinyur TNI AL.

Catamaran X – 38 akhirnya selesai dibuat akhir tahun 2011 dan sebagian telah diserahkan kepada TNI AL. HIngga kini John Lundin telah mengerjakan 72 unit kapal untuk keperluan militer dan lainnya.

Dalam perjanjian tahun 2008 itu, John Lundin juga menyanggupi untuk membuat kapal perang/ kapal patroli yang lebih besar yakni Trimaran yang memiliki panjang 60 meter.

John Lundin lalu ingat dengan disain seorang pembuat kapal siluman asal New Zealand dengan kapal bernama EarthRace. Kapal ini memenangi balapan kapal keliling dunia. Ketangguhan kapal EarthRace telah terbukti dan merupakan kapal boat tercepat yang pernah dibuat.

Trimaran Earthrace Selandia Baru

John, lizza dan 7 staf mereka, akhirnya pergi ke Selandia Baru dan mendapatkan sambutan hangat dari pemilik kapal EarthRace. John Lundin, bertanya apa yang terjadi jika ia membuat kapal sejenis, yang ukurannya tiga hingga empat kali lebih besar.

Pemilik EarthRace mengatakan, kapal tersebut akan jauh lebih bagus. Lebih dari itu, pembuat kapal EarthRace bersedia bergabung membuat disain Trimaran pesanan TNI AL. Target mereka adalah membuat kapal patroli super besar, menyaingi kapal patroli Swedia yang harganya jauh lebih mahal.
 

Dalam kunjungannya selama 3 tahun di Selandia baru, John Lundin menghabiskan dana Rp 50 miliar, untuk membuat disain dan pembangunan kapal Trimaran. Setengah dari dana tersebut ditanggung TNI AL.

John Lundin terikat kontrak membuat satu kapal Trimaran berukuran 60 meter, berbahan baku komposit carbon glassfiber. John Lundin juga$20 memiliki opsi untuk membuat tiga Trimaran lainnya, jika Trimaran pertama sukses dibuat.

“Saat ini Amerika Serikat memiliki Trimaran berukuran 120 meter namun terbuat dari bahan Alumunium”, ujar John Lundin.

John Lundin juga menyiapkan disain paling mutahir, untuk bagian atas Trimaran, agar berbeda dengan kapal trimaran lainnya. John Lundin hendak mewujudkan mimpinya xang tidak kesampaian saat masih berada di Swedia.

“Kami telah menyewa disainer dan insinyur terbaik yang ada di pasar internasional. Kami memiliki disainer dari The America Cp, Volvo Ocean Race dan juga spesialis pembuat kapal cepat dari Swedia”, ujar John Lundin.

Spesifikasi Trimaran

 
KCR Trimaran rencananya akan memiliki panjang 63 meter dan lebar 15 meter. Kapal ini mengangkut 31 personil dan dilengkapi 4 rudal C 802 berdaya jangkau 120 km. Kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, didorong oleh mesin 4 X C32 Caterpillar.

Model Kapal Cepat Rudal Trimaran

Badan kapal Trimaran dibuat dari karbon komposit, sama dengan yang digunakan di pesawat dan mobil Formula satu, 20 kali lebih kuat dari baja. Hal ini untuk memastikan kapal Trimaran tangguh dibawa kemana saja dan dalam medan laut apapun.

“Ini merupakan kapal Trimaran pertama yang dibuat dari serat karbon”, aku John Lundin.

Kapal Trimaran memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kapal konvensional. Trimaran mampu berlayar di perairan dangkal, tidak mudah tenggelam, stabil ketika diterpa angin kencang, serta lincah dalam bermanuver ketimbang kapal konvensional. Dengan desain multihullsnya, trimaran mampu mendongkrak kecepatanan kapal. 

Akankah Kapal Trimaran jadi diserahkan John Lundin kepada TNI AL. Jika melihat sejarah hidup dan petualangannya di atas, tampaknya pria dari negara pembuat telepon seluler Ericsson ini, mampu memenuhinya.

Sumber : Jakarta Greater

Indonesia Kirim Tim Monitoring Perdamaian Ke Filipina

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia mengirimkan tim monitoring pemantau perdamaian ke Filipina. Pengiriman tim ini atas permintaan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Pemerintah Filipina.

Sebagaimana dikutip dalam laman Setkab.go.id, tim pengamat Indonesia ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tim nantinya bertugas memonitor implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Filipinan dan MILF. Tim Pengamat ini bertugas di Filipina Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Kesediaan Indonesia mengirimkan Tim Pengamat telah sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden SBY saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III di Jakarta, 8 Maret 2011, lalu.

Dalam Perpres itu disebutkan, SBY menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyiapkan, mengirimkan dan menarik personel Tim Pengamat Indonesia. Marty juga bertugas mengawasi Tim Pengamat Indonesia selama bertugas di Filipina Selatan.

Selanjutnya ketentuan mengenai penyiapan, pengiriman dan penarikan Tim Pengamat Indonesia ditetapkan oleh Marty setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Sumber : Kontan

Kabinet Belanda Tetap Ingin Menjual Tank Leopard 2 ke Indonesia

Di Belanda berlaku aturan bahwa transaksi alusista senilai di atas 2 juta euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen, dengan demikian kabinet harus mendapatkan persetujuan parlemen terlebih dahulu untuk transaksi penjualan Leopard dengan Indonesia senilai 213 juta dollar ini (photo : cssbl)

Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas

Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemen pertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.

Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.

Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.

Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.

Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.

Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.

Sumber: Radio Nederland

Indonesia Kaji Industri Pertahanan Elektronika dengan China

Peralatan elektronika pada Kapal Cepat Rudal TNI (photo : Audrey)


Beijing (ANTARA News) - Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI). 


"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.


Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar,peperangan elekronika dan lainnya.


"Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.


Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum.


Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.


Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC).


Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP). 


Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).


Sumber: Antara

Jumlah Pasukan TNI Misi Perdamaian Ditambah

Liputan6.com, Bogor: Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Imam Edi Mulyono menjelaskan bahwa jumlah pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi penjaga perdamaian dunia akan ditingkatkan menjadi 4.000 personel, dari sekarang yang hanya berjumlah sekitar 1.800 personel.

Menurut Imam, hal itu guna menjalankan Instruksi Presiden yang mengharapkan agar Indonesia lebih berperan di dunia Internasional dalam membantu menjaga perdamainan dunia serta menjadi fasilitator di negara-negara konflik.

"Kita ingin menjalankan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden dalam meningkatkan paecekeeping kita, mungkin mencapai jumlah 4.000 ribu," kata Imam saat ditemui dalam Konferensi Persnya di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/5).

Lebih lanjut Imam juga menjelaskan bahwa dengan penambahan pasukan yang tadinya hanya 1.800 personel menjadi 4.000 personel maka hal tersebut membuat Indonesia masuk menjadi 10 negara terbesar yang memberikan pasukan perdamaian dunia.

"Dengan harapan masuk 10 besar di dunia yang dalam pengiriman pasukan perdamaian dengan jumlah yang ada saat ini ada 1.800 maka Indonesia belum masuk 10 besar," jelasnya.

"Jadi kita harapkan dalam 2 tahun kedepan akan menjadi 4 ribu personil. Tapi untuk jumlah yang pasti sampai saat ini belum bisa kami sampaikan karena masih harus ada persipan-persiapan dan ada negosisasi," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, keterlibatan pemerintah dalam perdamaian dunia bukan dalam rangka 'peacemaking', tetapi 'peacekeeping'. Peacekeeping ini menurutnya cukup menarik karena melibatkan spesifikasi, dimana tentara Indonesia punya peran sebagai civic person yang sekarang ini dikenal civil military coordination, misalnya pelayanan kesehatan.

Sumber: SCTV

TNI Kirim 3 Tim Helikopter Penjaga Perdamaian ke Kongo

BOGOR-(IDB) : TNI akan memberangkatkan tiga tim helikopter yang mengangkut sekitar 100 personil pasukan, untuk menjaga perdamaian di Kongo. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini dilakukan atas permintaan Sekjen PBB Ban Ki Moon, saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.

"Itu request dari UN dari sekjend PBB, jadi waktu beliau berkunjung ke sini beliau langsung meminta. Setelah ada masukan dari Panglima TNI dan Kepala Staf ternyata kita memiliki kemampuan dan akhirnya kita mensupport," Kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Brigjend TNI Imam Edi Mulyono, dalam Konfrensi persnya di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/5).

Imam menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan satu sesi keberangkatan dengan tiga tim Helikopter jenis MI 17. "Kami menyiapkan satu sesi, dengan menyiapkan 3 tim helikopter dari Puspenerbat, yang dalam waktu dekat akan segera diberangkatkan. Dan ini terdiri dari 3 unit MI 17 dan rencana penugasannya ke kongo," terangnya.

"Tiga helikopter itu total semuanya ada 100-an personil. Karena ada support unit, dan ada juga kesatuan pengamanan helikopternya itu," imbuhnya.

TNI dalam waktu dua tahun ke depan, memiliki target untuk menambah jumlah pasukan dalam misi penjaga perdamaian dunia menjadi 4.000 personel, dari sekarang yang hanya berjumlah sekitar 1.800 personel.

Hal itu sesuai instruksi Presiden SBY yang mengharapkan agar Indonesia lebih berperan di dunia Internasional dalam membantu menjaga perdamainan dunia, serta menjadi fasilitator di negara-negara konflik. 

Sumber : SCTV

Senjata Api, Alat Bela Diri Anggota DPR

Penggunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil mendapat sorotan publik akhir-akhir ini.
 
Terlebih dalam beberapa hari terakhir sejumlah oknum warga mengancam orang lain dengan senjata api. Kejadian terakhir, seorang pengusaha bernama Iswahyudi yang menodongkan senjata api kepada pelayan restoran Cork and Screw Plaza Indonesia, Jakarta, pekan lalu.
 
Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat menuturkan cukup banyak anggota DPR yang memiliki senjata api. Anggota DPR memiliki senjata api berizin untuk membela diri.
 
"Anggota-anggota DPR juga cukup banyak yang memiliki senjata, tentu itu juga sudah memiliki izin. Ada alasan bahwa misalnya melakukan perjalanan ke dapilnya yang dianggap rawan, bisa-bisa anggota DPR dirampok orang, kan dapil itu tidak hanya di Jawa," kata Martin kepada detikcom, Aha (6/5).
 
Anggota DPR dimungkinkan memiliki senjata api, menurut Martin, karena sudah mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan. Martin sendiri memilih tak memiliki senjata api, meskipun dia sendiri kerap ditawari senjata api baik legal maupun ilegal.
 
"Ada orang yang menawarkan kepada saya Rp 5 juta tanpa perizinan, dia bilang banyak teman bapak punya senjata, tapi saya tidak mau. Bagi saya tidak diperlukan senjata api itu untuk apa,"kata politisi senior Gerindra ini.
 
Martin juga enggan mengungkap siapa saja anggota DPR yang memiliki senjata api. Meski dia tak memungkiri beberapa diantaranya adalah teman-temannya di Komisi III DPR.
 
"Beberapa teman-teman di Komisi III punya kok," ujarnya polos.
 
Martin pun mendorong polisi menertibkan izin kepemilikan senjata api. Karena perizinan kepemilikan senjata api yang tidak jelas bisa menimbulkan penyalahgunaan senjata api yang meresahkan masyarakat.
 
"Senjata organik yang dimiliki oleh aparat misalnya, tapi di pinjam-pinjamkan pada orang lain, bahkan ada yang disewa-sewakan. Senjata-senjata yang disewa-sewakan ini dan senjata-senjata yang beredar secara gelap ini yang sering digunakan untuk kejahatan misalnya perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi yang paling pokok adalah penertiban perizinannya," tandasnya.
 
Ahmad Yani: Senjata Api Penting untuk Perlindungan Anggota DPR
 
Sejumlah anggota DPR memiliki senjata api. Bagi Anggota Komisi III DPR dari PPP, Ahmad Yani, senjata api itu penting untuk perlindungan anggota DPR. Apa gerangan yang dihadapi anggota DPR?
 
"Anggota DPR itu penting kalau ke dapil, kalau dapilnya di luar Jawa. Dapil-dapil itu rawan sekali dan memerlukan perlindungan. Kalau dapilnya Papua, Kalimantan, Sumatera, bagaimana," kata Yani kepada detikcom, Minggu (6/5/2012).
 
Ahmad Yani sendiri mengaku tak pernah membawa senjata api ke dapilnya. Ahmad Yani maju sebagai anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan.
 
"Kalau saya tidak pernah membawa senjata ke dapil, toh semua orang kenal saya. Dapil saya Sumatera Selatan,"katanya.
 
Yani mengaku hanya menggunakan sejatanya yang berizin untuk olahraga menembak. Dia sering berolahraga di Lapangan Tembak Senayan.
 
"Ada juga anggota yang ikut Perbakin seperti saya. Jadi itu untuk latihan olahraga dan itu ada izinnya. Itu senjata api tapi untuk olahraga. Kalau saya biasa di Lapangan Tembak Senayan," paparnya.
 
Yani sudah menggeluti olahraga menembak sejak kecil. "Saya menembak dari saya kecil di Palembang. Walaupun saat itu menggunakan senjata untuk berburu. Waktu itu di Palembang di Kabupaten Musi Banyuasin, itu luasnya luar biasa,"kisahnya.
 
Komisi III: Hanya untuk Gagah-gagahan, Cabut Izin Senjata Api!
 
Komisi III DPR meminta polisi mengevaluasi perizinan kepemilikan senjata api. Kalau ternyata si pemilik tak punya alasan kuat, lebih baik dicabut saja izinnya, ketimbang hanya untuk gagah-gagahan.
 
"Peredaran senjata apabila masyarakat di izinkan bisa memilikinya, harus betul-betul selektif dan bisa diawasi atau terkontrol oleh Polri penggunaannya sehingga tidak mudah disalahgunakan. Jangan pula digunakan untuk gagah-gagahan, untuk pamer atau untuk menakut-nakuti orang. Kalau dipakai untuk tujuan itu ya jelas sudah salah. Polri harus evaluasi lagi, kalau perlu cabut izinnya," kata Martin.
 
Hal ini disampaikan Martin kepada detikcom, Ahad (6/5).
 
Menurut Martin, sewaktu DPR berkunjung ke Aceh baru-baru ini, di Kodam dan di Polda sangat banyak senjata yang disimpan sebagai hasil penangkapan. Dipercaya masih banyak lagi yang beredar di masyarakat yang belum berhasil disita.
 
"Oleh karena itu, supaya memberi rasa aman pada masyarakat, Polri perlu mengevaluasi sejauh mana kemampuan Polri dalam mengawasi penggunaan senjata yang beredar ini dan sejauh mana Undang-undang, Peraturan Kapolri atau aturan hukum yang ada cukup efektif digunakan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif peredaran senjata selama ini," sarannya.
 
Dalam Raker Komisi III dengan Kapolri usai reses nanti, akan dibahas khusus soal perizinan senjata api ini. Menurut Martin, Polri bertanggungjawab penuh menjaga rasa aman masyarakat dari peredaran senjata api.
 
"Dalam Raker dengan Kapolri sesudah reses, masalah ini kami akan pertanyakan ke Kapolri agar masyarakat jangan dihantui ketakutan oleh peredaran senjata yang digunakan secara tidak bertanggung jawab,"tandasnya.
 
Sementara itu, Menurut Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul, penggunaan senjata api di kalangan warga sipil sebenarnya sudah tidak diperpanjang lagi sejak Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menjabat Kapolri.
 
"Sekarang kembali ke polisi apa senjata sudah dilegalkan kembal. Pada periode lalu penggunaan senjata api tidak diperpanjang lagi. Kalau hak pakai diperpanjang saat ini, itu tentu saja hak Polri," kata Ruhut ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Ahad (6/5).
 
Menurut Ruhut, dulu penggunaan senjata api diperkenankan di kalangan warga sipil tanpa kecuali jika itu sangat diperlukan apalagi jika jiwanya merasa terancam termasuk anggota DPR.
 
"Kalau merasa nyawanya terancam pakai senjata. Yah anggota DPR, pedagang bagian keuangan bisa saja pakai senjata," kata Ruhut.
Namun demikian, lanjut Ruhut, untuk mendapatkan senjata api legal dari Kepolisian bukan perkara mudah.
 
"Semua pemilik senjata itu terdata. Senjatanya, pelurunya, identitas pemilik, dan sebagainya. Kecuali jika senjata ilegal itu tidak bisa dilacak," kata Ruhut. 

Sumber: Irb

Cina Peringatkan Filipina Soal Kepualuan Huangyan

Pemerintah Cina memperingatkan Filipina untuk kembali ke jalur diplomatik guna menyelesaikan sengketa wilayah di laut Cina Selatan.
 
Seperti dilaporkan Fars News mengutip China Daily, pernyataan ini dikemukakan oleh Departemen Luar Negeri Cina sebagai reaksi atas statemen militer Filipina serta media massa negara ini.
 
Militer Filipina akhir-akhir ini menuding Cina mengirim kapal perangnya ke perairan di kepulauan Huangyan.
 
Sementara media massa Filipina mengutip jubir militer negara ini merilis berita bahwa Cina mengirim empat armada perangnya dan sepuluh perahu nelayan ke kepualuan Huangyan.
 
Jubir militer Filipina menilai langkah Cina ini sebagai sebuah serangan yang akan meningkatkan ketegangan kedua pihak.
 
Di sisi lain, Liu Weimin, jubir Menteri Luar Negeri Cina terkait hal ini menandaskan, sikap Cina terkait penyelesaian masalah sengketa kepulauan ini tidak berubah dan Beijing tetap menekankan jalur diplomasi.
 
Ia menekankan kepada petinggi Filipina untuk kembali ke jalur yang benar untuk menyelesaikan friksi ini dan menjahui statemen yang memicu bertambah keruhnya kondisi dan meningkatkan ketegangan antara kedua pihak.
 
"Kepulauan Huangyan dalam sejarah terbukti milik Cina," tandasnya.

Sumber: Irb

Arab Saudi Harapan Terakhir Israel Melawan Iran

Google

Sebuah laporan dari Universitas Tel Aviv menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan harapan dan garis pertahanan terakhir Israel serta menilai para pejabat Saudi sebagai peluang akhir untuk melindungi kepentingan politiknya di dunia Arab.
 
Laporan itu menyebutkan bahwa sebagian besar sekutu Israel di kawasan telah tumbang dan tidak dapat memainkan peran signifikan di dunia Arab.
 
Ditambahkan bahwa Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang menentang Republik Islam Iran dan juga sebagai garis pertahanan terakhir bagi Tel Aviv dalam melawan Tehran.
 
Laporan yang dirilis oleh Universitas Tel Aviv itu menegaskan bahwa keluarga kerajaan al-Saud sangat penting bagi Israel sebab Arab Saudi sangat aktif dalam mengurusi negara-negara seperti Yaman, Mesir, Irak, dan Lebanon, guna menekan pengaruh Iran di negara-negara tersebut.
 
Maret lalu, seorang ulama Mesir mengecam Arab Saudi dan Qatar yang mencampuri urusan internal negara-negara Islam, dan menyebut kedua negara tersebut sebagai "para pelayan Israel."
 
Syeikh Muhamamd Alauddin Mahdi menyatakan bahwa kedua negara itu yang mengimplementasikan rencana-rencana AS-Israel di Suriah.
 
Dia juga mengkritik stasiun televisi al-Arabiya milik Saudi dan Aljazeera milik Qatar, yang aktif mempropagandakan kepentingan-kepentingan Israel.
 
Lebih lanjut, dalam berbagai email yang dibocorkan oleh WikiLeaks dan dimuat oleh koran al-Akhbar Lebanon, terungkap bahwa Arab Saudi berhubungan dengan Dinas Rahasia Israel (Mossad), yang membantu kerajaan Saudi dengan "informasi intelijen dan anjuran politik terhadap Iran."
 
Menurut sumber yang  disebutkan dalam email-email tersebut, "Para perwira Mossad baik di masa lalu atau sekarang, menawarkan paket kepada pihak Saudi mulai dari perlengkapan logistik, senjata, konsultasi, hingga informasi intelijen.

Sumber: Irb